Dilansir dari : tagarindonesia.id Pemerintah Indonesia resmi mencanangkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di Kalimantan Timur yang kini dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini digadang-gadang sebagai solusi atas permasalahan Jakarta yang semakin padat, rawan banjir, dan berisiko secara geologis. Namun, proyek ambisius ini menuai beragam reaksi publik, dari antusiasme terhadap pembangunan kota masa depan hingga kekhawatiran akan potensi beban fiskal dan sosial yang menyertainya.

IKN dirancang sebagai kota modern berbasis teknologi hijau dan konektivitas digital tinggi. Pemerintah menyatakan bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang efisien, terencana, dan lebih adil secara geografis. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah proyek ini benar-benar mendesak dan menguntungkan negara, atau justru menjadi beban baru di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi?

Anggaran Fantastis dan Ketergantungan pada Investor Asing

Biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai lebih dari Rp 460 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah hanya berencana membiayai sekitar 20% dari anggaran, sementara sisanya diharapkan datang dari investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, sampai saat ini, realisasi investasi asing belum menunjukkan angka yang signifikan. Banyak pihak menilai bahwa ketergantungan pada investor asing justru dapat membuka celah terhadap intervensi kepentingan luar.

Beberapa ekonom juga mengkritisi penggunaan dana APBN di tengah kondisi fiskal yang masih dibayangi utang dan pemulihan ekonomi. Mereka mempertanyakan urgensi proyek ini jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang masih minim.

Dampak Sosial dan Lingkungan yang Tak Bisa Diabaikan

Proyek IKN juga membawa konsekuensi besar terhadap masyarakat lokal, khususnya komunitas adat dan masyarakat Dayak di wilayah Kalimantan Timur. Proses pembangunan yang masif dikhawatirkan mengancam kelestarian hutan tropis dan memicu konflik agraria.

Selain itu, urbanisasi besar-besaran yang direncanakan dapat mengubah struktur sosial lokal. Perpindahan aparatur sipil negara dalam jumlah besar ke wilayah IKN juga memunculkan tantangan penyediaan fasilitas umum yang layak, seperti rumah sakit, sekolah, hingga transportasi publik yang efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa memicu ketimpangan sosial baru di daerah tersebut.

Dukungan Politik dan Tantangan Konsistensi Jangka Panjang

Meski telah disahkan dalam undang-undang dan didukung pemerintahan saat ini, kelangsungan proyek IKN sangat bergantung pada konsistensi kebijakan politik di masa depan. Perubahan kepemimpinan nasional dapat memengaruhi kelanjutan pembangunan, apalagi jika proyek ini belum memberikan dampak langsung yang dirasakan masyarakat luas.

Beberapa pengamat politik menyebut bahwa IKN adalah proyek jangka panjang yang memerlukan visi berkelanjutan lintas pemerintahan. Jika tidak, pembangunan yang mangkrak justru akan menjadi beban jangka panjang yang tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor.